Aleppo Tingkatkan Pengelolaan Pasar Kota

Pemerintah Provinsi Aleppo menggelar pertemuan penting Komite Pusat Penataan Pasar pada hari Sabtu di gedung pemerintahan provinsi. Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Fawaz Al-Hilal dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Provinsi, Insinyur Ahmad Kurdi, serta seluruh anggota komite.

Agenda utama pertemuan adalah membahas kondisi pasar saat ini, masalah yang dihadapi, serta prioritas kerja dalam pengelolaan pasar kota. Komite menekankan perlunya perencanaan yang matang untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat.

Salah satu fokus penting adalah pengaturan pedagang kaki lima dan stan darurat yang sering menimbulkan kemacetan dan gangguan aktivitas pasar. Komite menilai penataan yang efektif akan meningkatkan kenyamanan pengunjung dan efisiensi perdagangan.

Selain itu, anggota komite juga membahas pasar-pasar informal atau pasar liar yang beroperasi tanpa izin. Upaya ini dimaksudkan untuk menertibkan pasar sekaligus menegakkan standar kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Fawaz Al-Hilal menekankan bahwa pengaturan pasar bukan sekadar soal estetika, tetapi juga terkait pelayanan publik. Pasar yang tertata baik akan mencerminkan kemampuan pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan warga.

Sekretaris Jenderal Provinsi, Insinyur Ahmad Kurdi, menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan. Penataan pasar memerlukan kerja sama antara dinas perdagangan, keamanan, dan administrasi kota.

Para peserta rapat menekankan pentingnya pengawasan lapangan secara rutin. Evaluasi berkala dianggap vital agar setiap kebijakan yang diambil dapat diterapkan secara efektif di semua pasar.

Masalah kebersihan, keamanan, dan akses transportasi juga menjadi bahan diskusi. Komite berkomitmen untuk merumuskan strategi yang menjaga kenyamanan pedagang sekaligus pengunjung pasar.

Pertemuan ini menandai langkah serius pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional dan modern di Aleppo. Upaya ini diharapkan berdampak positif pada perekonomian lokal.

Pengelolaan pasar yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro, memberikan ruang bagi usaha kecil, serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Komite juga membahas mekanisme pengaturan jam operasional, lokasi pedagang, serta pembagian zona pasar agar tidak terjadi penumpukan yang mengganggu mobilitas warga.

Langkah-langkah ini sekaligus dimaksudkan untuk menertibkan pedagang ilegal tanpa menimbulkan konflik sosial di lapangan. Pendekatan persuasif dan terencana menjadi strategi utama.

Para anggota komite sepakat untuk menyusun regulasi yang jelas terkait izin usaha, tarif sewa stan, serta tata kelola pasar agar tercipta transparansi dan keadilan bagi seluruh pedagang.

Pemanfaatan teknologi juga dibahas sebagai salah satu upaya memodernisasi pengelolaan pasar. Sistem informasi berbasis digital dapat membantu pemantauan stan, lokasi, dan volume perdagangan.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa setiap kebijakan harus fokus pada kepentingan masyarakat. Penataan pasar bukan hanya untuk estetika, tetapi untuk kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan warga.

Rapat ini juga menekankan perlunya sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap aturan baru akan mempercepat implementasi penataan pasar.

Komite berencana melakukan inspeksi berkala ke pasar-pasar utama di Aleppo. Hasil temuan lapangan akan menjadi dasar penyesuaian kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi nyata.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi pedagang juga akan digalakkan, termasuk pelatihan higienitas, keamanan pangan, dan manajemen usaha kecil.

Pemerintah provinsi berharap bahwa langkah-langkah ini dapat menciptakan pasar yang tertata rapi, aman, dan ramah bagi semua warga, baik pedagang maupun konsumen.

Akhirnya, pertemuan tersebut menegaskan komitmen Aleppo dalam memperbaiki layanan publik dan menciptakan kondisi pasar yang lebih baik, sebagai bagian dari upaya pembangunan kota yang berkelanjutan.

Baca selanjutnya